BNNP Kalbar, Pontianak. Berdasarkan surat undangan dari lembaga kemanusiaan yayasan Pontianak Plus Nomor :12/SU/HR-YPP/II/2020 perihal Permohonan Narasumber tanggal 10 Februari 2020.
Sehubungan hal tersebut diatas, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat memerintahkan Kepala Bidang Pemberantasan BNN Kalimantan Barat Kombes Pol Drs. Ade Yana Supriyana Menghadiri kegiatan dan sekaligus menjadi narasumber.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00 wib s.d Selesai diruangan Melati Room Grand Mahkota Pontianak.
Kegiatan tersebut dalam rangka “Lokakarya Membangun Kemitraan Dalam rangka Optimalisasi Asesmen Terpadu.”
Kegiatan tersebut dihadiri nasumber dari :
1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar.
2. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
3. BNNP Kalbar
Kegiatan dihadiri peserta dari Kasat Narkoba Polresta Pontianak Kota, Kapolsek Pontianak Utara, Kapolsek Pontianak Barat, Kapolsek Pontianak Timur, Kapolsek Pontianak Kota. RS Bhayangkara, Duta Narkoba, Divisi Permasyarakatan, Kabid Rehabilitasi Sosial, RSJD Sei Bangkong, Konselor Wisma Sirih, RBM Bumi Khatulistiwa, Rain, Graha House, West Borneo Action dan Petugas Lapangan EJAF.
Kegiatan dimulai dengan sambutan ketua panitia pelaksana dan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar dan Sekaligus Membuka Acara Kombes Pol Gembong Yudha
Acara dilanjutkan dengan narasumber dari BNNP Kalbar Kombes Pol Drs. Ade Yana Supriyana dengan Materi “Implementasi Asessmen Terpadu dalam upaya pemenuhan hak atas rehabilitasi.”
Dilanjutkan dengan upaya Kejaksaan dalam penerapan asesmen Terpadu bagi Pengguna Napza dalam Proses Acara Pidana oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Dan dilanjutkan dengan peran Kepolisian dalam mendukung Optimalisasi Asesmen Terpadu oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar.
Acara dilanjutkan dengan Diskusi dengan Peserta.
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai forum senergitas antara penegak hukum, masyarakat sipil dan sektor kesehatan dan sosial dalam implementasi asesmen terpadu sebagai pintu gerbang kepada akses terhadap layanan kesehatan.
Adapun output dari kegiatan tersebut adalah :
1. Terdiseminasinya hasil evaluasi Peraturan Bersama 7 Kementerian dan Implementasi Asesmen terpadu bagi pengguna Napza yang tertangkap.
2. Terdapatnya titik temu terkait asesmen terpadu dan perlindungan hak atas kesehatan dilihat dari perspektif hukum, kesehatan dan sosial.
Kegiatan dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar.
