SINERGITAS BNN RI, BP2MI DAN BUPATI TTS, LINDUNGI PEKERJA MIGRAN WUJUDKAN
INDONESIA BERSINAR
#repost @infobnn_ri
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Program Kerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangka mewujudkan Kabupaten TTS bebas dari rekrutment ilegal PMI serta bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Tahun 2022-2024, (2/9).
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani pada sambutannya menyampaikan bahwa apa yang tengah dilakukan ketiga pihak ini merupakan lompatan baru. Ini mencerminkan bahwa pentingnya penanganan ekosistem PMI melalui sinergi serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kasus penempatan illegal PMI banyak melibatkan masyarakat NTT. Menurutnya wilayah NTT dikenal sebagai salah satu sumber PMI yang mengandalkan jaringan kekerabatan sebagai proses rekrutmen tenaga kerja. Berdasarkan data yang dimiliki BP2MI, jumlah kasus yang menimpa PMI asal NTT periode 2018 – 2020 mencapai 1.225 kasus. Sebanyak 1.152 orang merupakan penempatan illegal dan 63 orang lainnya merupakan PMI legal.
Kepala BP2MI menambahkan data pemulangan jenazah PMI periode 2018 – 2021 sebanyak 387 jenazah, sekitar 271 orang diantaranya merupakan PMI illegal. Sedangkan jumlah PMI yang dideportasi periode tahun 2017 – 2020 berdasarkan data dari Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau, Malaysia, sebanyak 6.664 orang telah dideportasi, 1.314 orang diantaranya terlibat dalam kasus narkotika.
Keadaan ini terjadi karena minimnya informasi terkait narkoba dan rekrutmen illegal di wilayah terpencil, sehingga penempatan PMI illegal ini berdampak pada eksploitasi PMI, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, PHK sepihak serta eksploitasi jam kerja. Semangat Sikat Sindikat penempatan illegal PMI terus digencarkan dan menjadi komitmen BP2MI.
